STQ Nasional XXV 2019

Kasat Pol PP Provinsi Kalbar, Golda M. Purba, SP., SH., MH memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Gabungan Satpol PP Provinsi Kalbar, Satpol PP Kota Pontianak dan Satpol PP Kubu Raya dalam rangka pengamanan kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Nasional XXV Tahun 2019 yang berlangsung di Kota Pontianak, Rabu (26/06/2019).
Dalam arahannya, Golda menyampaikan, Satpol PP menurunkan sebanyak 200 personel untuk mengamankan selama pelaksanaan STQ Tingkat Nasional XXV Tahun 2019 mulai hari Rabu (26/06) hingga kegiatan selesai, Minggu (07/07) mendatang.
“Personel Satpol PP yang diturunkan sebanyak 200 orang, terdiri dari 70 orang anggota Satpol PP Provinsi Kalbar, 100 orang anggota Pol PP Kota Pontianak dan 30 orang anggota Pol PP Kab. Kubu Raya,” ujar Kasat Pol PP Provinsi Kalbar tersebut.
Dikatakan, keseluruhan personel yang diturunkan ditugaskan untuk memberikan pengamanan sekaligus menyambut kafilah-kafilah yang datang di Kota Pontianak khususnya tempat-tempat penginapan (hotel, red.), lokasi kegiatan dan objek vital lainnya seperti bandara.
“Untuk hotel, kita sudah siapkan anggota yang bertugas untuk mengamankan lokasi dan menjadi pusat informasi bila ada kafilah yang ingin bertanya atau memerlukan bantuan. Mari Kita layani tamu-tamu yang datang se-Indonesia ini dengan baik,” imbaunya.
“Sementara itu untuk lokasi kegiatan penyelenggaraan STQ XXV Tingkat Nasional Tahun 2019 sudah juga diturunkan tim untuk memastikan bahwa lokasi kegiatan dapat tertib terutama PKL dapat berjualan dengan menjaga kebersihan, tidak mengganggu dan lain sebagainya,” tambah Kasat Pol PP yang baru saja dilantik pada hari Selasa (25/06) lalu.
Kasat Pol PP ini pun mengatakan terkait pengamanan bandara telah dilakukan secara maksimal untuk memastikan kedatangan kafilah dapat berlangsung tertib dan lancar

Satpol PP Goes to Campus

Satpol PP menyambangi kampus dengan tujuan memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya mahasiswa tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum . Kegiatan Satpol PP Goes to Campus berkesempatan hadir dan bertemu mahasiwa Prodi Seni Musik dan Tari FKIP UNTAN, Fisipol Untan dan SMKN 3 Pontianak

Abusamah, S.STP. selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Umum Kota Pontianak menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kota Pontianak melalui Satpol PP untuk membuat kota menjadi tentram dan tertib. Untuk itu, berbagai upaya dan inovasi terus dilakukan.

“Satpol PP Kota Pontianak punya inovasi CHIPS yang merupakan akronim dari Cegah Kumuh Melalui Penertiban Subuh. CHIPS adalah program kegiatan penertiban lapak/rak/gerobak/bangunan liar yang ditinggalkan atau berada di atas fasilitas umum/sosial atau di atas saluran air yang dilaksanakan pada subuh hari mulai Pukul 05.00 – 08.00 WIB,” ungkap Abusamah.

Menurutnya, CHIPS ini bukan melarang PKL untuk berjualan. Siapa saja dipersilahkan untuk berjualan tetapi setelah berjualan lapak/gerobak dan lain-lain mesti dirapikan kembali. “Kalau tidak, Satpol PP Kota Pontianak akan ambil tindakan dengan memberikan surat peringatan hingga diberikan tindak pidana ringan,” jelasnya.

Selain CHPS, dikatakan oleh Kabid Operasi dan Ketertiban Umum ini bahwa Satpol PP juga punya inovasi lainnya yaitu SICEPOY yang merupakan akronim dari Sidang Cepat Operasi Yustisi dan GEMPA yang merupakan akronim dari Gerakan Masyarakat Pemadam Api.

“SICEPOY dilakukan untuk memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat atas operasi yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak dengan waktu 3 jam tuntas hingga putusan sidang pengadilan dengan membayar denda atau kurungan. Sementara GEMPA merupakan bentuk kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam hal menangani pemadaman kebakaran di Kota Pontianak,” demikian jelasnya

Inovasi ChiPs Kota Pontianak pada seminar Internasional Widyaswara di banten

DR. Sofiati Tarmidi (Widyaiswara Madya pada BPSDM Prov. Kalbar) pada Seminar Internasional Widyaiswara Tahun 2019 di BPSDM Prov. Banten Selasa 26 Februari 2019 membawakan makalah “Innovation of Civil Service Police Unit in Controlling Slum Buildings in Pontianak City” yang merupakan salah satu inovasi Sat Pol PP Kota Pontianak yaitu ChiPS (Cegah kumuh melalui Penertiban Subuh).

Razia Layangan

Satpolpp Kota Pontianak kembali melakukan razia layang-layang di Kota Pontianak

Razia dilakukan di wilayah Tanjung Hilir dan sekitarnya. Kegiatan tersebut dipimpin lansung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Anak Sekolah diwarkop saat jam sekolah

Satpolpp Kota Pontianak mengamankan puluhan anak sekolah yang nongkrong di warung kopi di kawasan Gajah Mada pada saat jam belajar
Mereka kemudian dibawa ke Kantor Satpolpp dan diijinkan pulang setelah guru atau orang tuanya menjemput dengan membuat surat pernyataan.

Rajia layangan diKota Pontianak

Satuan Polisi Pamobg Praja Kota Pontianak kembali melakukan rajia layang-layang diwilayah Kota Pontianak
Kegiatan ini dilakukan guna melaksanakan Perda Kota Pontianak juga karena permainan layangan kerap menakan korban
Sejumlah pemain yang kedapatan sedang bermain layangan diamankan layang-layangnya sebagai barang bukti dan kartu identitasnya guna dipanggil kemudian untuk di ikutkan dalam Sidang Tipiring

Penertiban Pasar Pagi 21/7/19

Petugas Satpolpp PP Kota Pontianak melakukan penertiban di pasar pagi jalan dr Wahidin Pontianak
Para pedangan dihimbau untuk berjualan dengan tertib dan tidak menggelar dagangannya yang dapat menggakibatkan terganggunya arus lalu lintas disekitar jalan tersebut

Hadiah CCTV untuk pemenang kampung aman 2018

penyerahan hadiah tambahan berupa cctv untuk pemenang lomba pos kamling/kampung aman tahun 2018 di Kota Pontianak

Juara 1 RT 3/RW 7 jl tanjung raya 2 gg. V

Juara 2 RT 2/RW 7 jl tanjung harapan gg Amanah

Juara 3 RT 3/RW3 jl adisucipto gg keluarga

Tumpukan Pasir di jalan Sutoyo


Satpolpp Kota Pontianak meminta pemilik memindakan dan tidak menumpuk pasir di pinggiran jalan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004
tentang Ketertiban Umum
……

Pasal 18
(1) Setiap orang dilarang menimbun atau menumpuk bahan-bahan material seperti kayu, pasir, batu, tanah, besi dan barang-barang lainnya disepanjang pinggiran jalan umum dan tempat-tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas umum, kecuali dengan izin Kepala Daerah untuk keperluan pembangunan atau perbaikan jalan;