Perda Tibum Belum Optimal, Pemkot akan Terapkan Non-Yustisial

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan menerapkan sanksi non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (Perda) Keteriban Umum (tibum). Langkah ini dilakukan lantaran pelaksanaan Perda Tibum dinilai belum optimal. “Selama ini kita merasakan belum optimalnya pelaksanaan Perda terutama untuk ketertiban umum, masih banyak warga kota yang melanggar Perda karena denda yang terlampau kecil, shingga dianggap tidak menimbulkan efek jera, :ujar Walikota Pontianak, Edio Rusdi Kamtono usai menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadapat lima Rencana Peraturan Dearah (Raperda) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (5/8/2019)

Sebagai contoh, ia menyebut larangan permainan layangan yang masih saja ditemukan pemain layangan sehingga menimbulkan korban. Untuk itu, perda tibum diterapkan supaya lebih efektif dan warga lebih tertib. Sementara untuk besaran nilai dengannya akan dilakukan kajian lebih lanjut, misalnya minimal Rp 1 Juta. Sebab saat ini, denda yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tibum saat sidang rerata sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. “Kalau Rp 1 juta denganya, diharapkan bisa menimbulan efek jera,” kata Edi.

Dijelaskannya, model penerapan hukum ada dua jenis, yakni non-yustisial dan sidang. Sedangkan untuk mekanisme bisa melalui peringatan pertama atau bahkan tanpa peringatan dan lansung ditindak. Tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. “Satpol PP atau PPNS bisa menindak dan menjatuhkan sanksi di lapangan tempat di mana warga tersbut malkukan pelanggaran Perda Tibum,” tukasnya.

Selain usulan dari Pemkot Pontianak terkait Lima Raperda termasuk raperda Tibum, satu Raperda inisiatif juga disampaikan oleh DPRD Kota Pontianak terkait Perda Reklame. Diakuinya, reklame merupakan potensi untuk pendapatan daerah. “Namum di samping itu juga diperlukan  penataan dalam ranka menciptakan kota yang indah dan salah satu unsur untuk memercantik estetika kota,” pungkasnya. (jim/humpro)

Oleh: Jemi Ibrahim