Pemkot Pontianak segel dan bekukan lahan terbakar

Pemerintah Kota Pontianak, Senin, menyegel dan membekukan empat lahan yang terbakar, di kawasan di Jalan Sepakat 2, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara.

“Hari ini kami menyegel dan membekukan empat lokasi kebakaran lahan di kawasan Jalan Sepakat. Penyegelan itu untuk memberikan efek jera kepada pemilik lahan agar tidak membersihkan lahannya dengan cara dibakar atau pun membiarkan lahannya terbakar,” kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat turun langsung dalam menyegel lahan yang terbakar tersebut.

Wali Kota Pontianak bersama petugas menancapkan plang berwarna merah yang bertuliskan “Tanah Ini Dalam Pengawasan Pemerintah Kota Pontianak, Melanggar Perwa No. 55/2018 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan’. “Lahan ini kami bekukan dan dilarang ada aktivitas apa pun di lokasi ini,” ujarnya usai menancapkan plang itu.

Menurutnya, baik itu lahan milik pengembang atau perorangan, yang jelas lahan itu terbukti terbakar dan melanggar Perwa No. 55/2018. Kemudian, terkait beberapa unit rumah yang telah berdiri di perumahan yang lahannya terbakar, Edi menyebut izin pembangunan perumahan itu bisa saja dibekukan.

“Saya minta dinas terkait untuk meninjau kembali izinnya, kalau pihak pengembang memiliki keterkaitan dengan terbakarnya lahan ini, izinnya akan kita bekukan selama jangka waktu tertentu,” tegasnya.

Kalau sesuai hasil penyelidikan nanti, lahan tersebut sengaja dibakar, maka lahan itu dibekukan selama lima tahun. Sedangkan bila lahan tersebut tidak sengaja terbakar, maka dibekukan selama tiga tahun. “Sejauh ini sudah ada empat titik kawasan atau lahan yang berada di bawah pengawasan Pemkot Pontianak,” kata Edi.

Ia menegaskan, apabila mereka masih melakukan pembakaran lahan, maka bisa dikenakan sanksi pidana. “Kita akan class action bersama masyarakat supaya mereka tidak semena-mena membersihkan lahan dengan cara membakar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, Saptiko menjelaskan, penanganan Karhutla sudah dilakukan pihaknya bersama TNI-Polri, mulai dari pencegahan, patroli rutin bersama TNI-Polri di kawasan rawan kebakaran lahan.

“Kami juga lakukan sosialisasi bersama camat dan lurah. Selain itu, sambil patroli kami juga sosialisasikan bahaya dan dampak Karhutla,” katanya.

Diakuinya, kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Kota Pontianak spotnya masih terbilang kecil, tidak seluas tahun lalu. Ada empat titik kebakaran lahan, yakni di Pontianak Utara satu titik, di Pontianak Selatan dua titik dan di Pontianak Tenggara satu titik. “Kita berharap dan mudah-mudahan tidak ada lagi kebakaran lahan di wilayah Pontianak khususnya dan Kalbar umumnya,” katanya.

Sumber: antaranews.com

Perda Tibum Belum Optimal, Pemkot akan Terapkan Non-Yustisial

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan menerapkan sanksi non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (Perda) Keteriban Umum (tibum). Langkah ini dilakukan lantaran pelaksanaan Perda Tibum dinilai belum optimal. “Selama ini kita merasakan belum optimalnya pelaksanaan Perda terutama untuk ketertiban umum, masih banyak warga kota yang melanggar Perda karena denda yang terlampau kecil, shingga dianggap tidak menimbulkan efek jera, :ujar Walikota Pontianak, Edio Rusdi Kamtono usai menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadapat lima Rencana Peraturan Dearah (Raperda) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (5/8/2019)

Sebagai contoh, ia menyebut larangan permainan layangan yang masih saja ditemukan pemain layangan sehingga menimbulkan korban. Untuk itu, perda tibum diterapkan supaya lebih efektif dan warga lebih tertib. Sementara untuk besaran nilai dengannya akan dilakukan kajian lebih lanjut, misalnya minimal Rp 1 Juta. Sebab saat ini, denda yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tibum saat sidang rerata sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. “Kalau Rp 1 juta denganya, diharapkan bisa menimbulan efek jera,” kata Edi.

Dijelaskannya, model penerapan hukum ada dua jenis, yakni non-yustisial dan sidang. Sedangkan untuk mekanisme bisa melalui peringatan pertama atau bahkan tanpa peringatan dan lansung ditindak. Tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. “Satpol PP atau PPNS bisa menindak dan menjatuhkan sanksi di lapangan tempat di mana warga tersbut malkukan pelanggaran Perda Tibum,” tukasnya.

Selain usulan dari Pemkot Pontianak terkait Lima Raperda termasuk raperda Tibum, satu Raperda inisiatif juga disampaikan oleh DPRD Kota Pontianak terkait Perda Reklame. Diakuinya, reklame merupakan potensi untuk pendapatan daerah. “Namum di samping itu juga diperlukan  penataan dalam ranka menciptakan kota yang indah dan salah satu unsur untuk memercantik estetika kota,” pungkasnya. (jim/humpro)

Oleh: Jemi Ibrahim

Kabut Asap Semakin Parah,TK dan SD di Pontianak Diliburkan

Petugas Sat Pol PP Pontianak membantu mengantarkan kembali siswi yg sudah terlanjur diantar ke sekolah
Petugas Sat Pol PP bersama Para Guru di Salah satu SD di Pontianak

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mengeluarkan kebijakan terkait jadwal sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahdan Lazis menerangkan, untuk pendidikan setingkat taman kanak-kanak (TK), pendidikan anak usia dini (PAUD) diliburkan Selasa (13/8/2019).

Kebijakan ini juga berlaku untuk seluruh murid sekolah dasar (SD).

Proses belajar mengajar direncakan baru dimulai lagi pada Kamis (15/8/2019).

“Informasi perubahan jadwal belajar mengajar ini terkait kondisi cuaca (kabut asap) yang tidak memungkinkan,” kata Syahdan, Senin (12/8/2019).

Sedangkan untuk tingkat SMP proses belajar mengajar seperti biasa. Hanya saja jam masuk diundur pukul 09.00 WIB.

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Pontianak, hampir memasuki kawasan pemukiman penduduk.

Berdasarkan pantauan, sedikitnya ada 3 hektare lahan gambut terbakar di empat titik di Kota Pontianak. Masing-masing di Jalan Sepakat II, Jalan Perdana, Jalan Sepakat Ujung dan Jalan Parit Haji Husein II.

Proses pemadaman terus dilakukan, dengan melibatkan aparat gabungan dari BPBD, Kepolisian, TNI dan pemadam kebakaran baik Pemda maupun swasta..

Sumber Kompas.com