Pemkot Pontianak segel dan bekukan lahan terbakar

Pemerintah Kota Pontianak, Senin, menyegel dan membekukan empat lahan yang terbakar, di kawasan di Jalan Sepakat 2, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara.

“Hari ini kami menyegel dan membekukan empat lokasi kebakaran lahan di kawasan Jalan Sepakat. Penyegelan itu untuk memberikan efek jera kepada pemilik lahan agar tidak membersihkan lahannya dengan cara dibakar atau pun membiarkan lahannya terbakar,” kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat turun langsung dalam menyegel lahan yang terbakar tersebut.

Wali Kota Pontianak bersama petugas menancapkan plang berwarna merah yang bertuliskan “Tanah Ini Dalam Pengawasan Pemerintah Kota Pontianak, Melanggar Perwa No. 55/2018 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan’. “Lahan ini kami bekukan dan dilarang ada aktivitas apa pun di lokasi ini,” ujarnya usai menancapkan plang itu.

Menurutnya, baik itu lahan milik pengembang atau perorangan, yang jelas lahan itu terbukti terbakar dan melanggar Perwa No. 55/2018. Kemudian, terkait beberapa unit rumah yang telah berdiri di perumahan yang lahannya terbakar, Edi menyebut izin pembangunan perumahan itu bisa saja dibekukan.

“Saya minta dinas terkait untuk meninjau kembali izinnya, kalau pihak pengembang memiliki keterkaitan dengan terbakarnya lahan ini, izinnya akan kita bekukan selama jangka waktu tertentu,” tegasnya.

Kalau sesuai hasil penyelidikan nanti, lahan tersebut sengaja dibakar, maka lahan itu dibekukan selama lima tahun. Sedangkan bila lahan tersebut tidak sengaja terbakar, maka dibekukan selama tiga tahun. “Sejauh ini sudah ada empat titik kawasan atau lahan yang berada di bawah pengawasan Pemkot Pontianak,” kata Edi.

Ia menegaskan, apabila mereka masih melakukan pembakaran lahan, maka bisa dikenakan sanksi pidana. “Kita akan class action bersama masyarakat supaya mereka tidak semena-mena membersihkan lahan dengan cara membakar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, Saptiko menjelaskan, penanganan Karhutla sudah dilakukan pihaknya bersama TNI-Polri, mulai dari pencegahan, patroli rutin bersama TNI-Polri di kawasan rawan kebakaran lahan.

“Kami juga lakukan sosialisasi bersama camat dan lurah. Selain itu, sambil patroli kami juga sosialisasikan bahaya dan dampak Karhutla,” katanya.

Diakuinya, kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Kota Pontianak spotnya masih terbilang kecil, tidak seluas tahun lalu. Ada empat titik kebakaran lahan, yakni di Pontianak Utara satu titik, di Pontianak Selatan dua titik dan di Pontianak Tenggara satu titik. “Kita berharap dan mudah-mudahan tidak ada lagi kebakaran lahan di wilayah Pontianak khususnya dan Kalbar umumnya,” katanya.

Sumber: antaranews.com

Perda Tibum Belum Optimal, Pemkot akan Terapkan Non-Yustisial

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan menerapkan sanksi non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (Perda) Keteriban Umum (tibum). Langkah ini dilakukan lantaran pelaksanaan Perda Tibum dinilai belum optimal. “Selama ini kita merasakan belum optimalnya pelaksanaan Perda terutama untuk ketertiban umum, masih banyak warga kota yang melanggar Perda karena denda yang terlampau kecil, shingga dianggap tidak menimbulkan efek jera, :ujar Walikota Pontianak, Edio Rusdi Kamtono usai menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadapat lima Rencana Peraturan Dearah (Raperda) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (5/8/2019)

Sebagai contoh, ia menyebut larangan permainan layangan yang masih saja ditemukan pemain layangan sehingga menimbulkan korban. Untuk itu, perda tibum diterapkan supaya lebih efektif dan warga lebih tertib. Sementara untuk besaran nilai dengannya akan dilakukan kajian lebih lanjut, misalnya minimal Rp 1 Juta. Sebab saat ini, denda yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tibum saat sidang rerata sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. “Kalau Rp 1 juta denganya, diharapkan bisa menimbulan efek jera,” kata Edi.

Dijelaskannya, model penerapan hukum ada dua jenis, yakni non-yustisial dan sidang. Sedangkan untuk mekanisme bisa melalui peringatan pertama atau bahkan tanpa peringatan dan lansung ditindak. Tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. “Satpol PP atau PPNS bisa menindak dan menjatuhkan sanksi di lapangan tempat di mana warga tersbut malkukan pelanggaran Perda Tibum,” tukasnya.

Selain usulan dari Pemkot Pontianak terkait Lima Raperda termasuk raperda Tibum, satu Raperda inisiatif juga disampaikan oleh DPRD Kota Pontianak terkait Perda Reklame. Diakuinya, reklame merupakan potensi untuk pendapatan daerah. “Namum di samping itu juga diperlukan  penataan dalam ranka menciptakan kota yang indah dan salah satu unsur untuk memercantik estetika kota,” pungkasnya. (jim/humpro)

Oleh: Jemi Ibrahim

Kabut Asap Semakin Parah,TK dan SD di Pontianak Diliburkan

Petugas Sat Pol PP Pontianak membantu mengantarkan kembali siswi yg sudah terlanjur diantar ke sekolah
Petugas Sat Pol PP bersama Para Guru di Salah satu SD di Pontianak

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mengeluarkan kebijakan terkait jadwal sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahdan Lazis menerangkan, untuk pendidikan setingkat taman kanak-kanak (TK), pendidikan anak usia dini (PAUD) diliburkan Selasa (13/8/2019).

Kebijakan ini juga berlaku untuk seluruh murid sekolah dasar (SD).

Proses belajar mengajar direncakan baru dimulai lagi pada Kamis (15/8/2019).

“Informasi perubahan jadwal belajar mengajar ini terkait kondisi cuaca (kabut asap) yang tidak memungkinkan,” kata Syahdan, Senin (12/8/2019).

Sedangkan untuk tingkat SMP proses belajar mengajar seperti biasa. Hanya saja jam masuk diundur pukul 09.00 WIB.

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Pontianak, hampir memasuki kawasan pemukiman penduduk.

Berdasarkan pantauan, sedikitnya ada 3 hektare lahan gambut terbakar di empat titik di Kota Pontianak. Masing-masing di Jalan Sepakat II, Jalan Perdana, Jalan Sepakat Ujung dan Jalan Parit Haji Husein II.

Proses pemadaman terus dilakukan, dengan melibatkan aparat gabungan dari BPBD, Kepolisian, TNI dan pemadam kebakaran baik Pemda maupun swasta..

Sumber Kompas.com

Pembersihan Sarang Tawon

Pemadam Kebakaran Sat Pol PP Kota Pontianak menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas keberadaan sarang tawon atau naning di Jl. Letjen Soetoyo Pontianak (di depan Kantor KPP Pratama Pontianak Timur).

Keberadaan sarang tawon tersebut dekat dgn lokasi trotoar pejalan kaki sehingga mengkhawatirkan.

Apel Kesiapsiagaan Nasional Antar Aparat Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Aksi Terorisme

Pontianak – Ancaman terorisme adalah ancaman nyata di depan mata bangsa Indonesia. Untuk itu, seluruh pihak harus bisa bersinergi dalam melakukan tindakan untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan terjadinya aksi terorisme.

Fakta itulah yang membuat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus memperkuat sinergi dengan menggelar simulasi berupa Apel Kesiapsiagaan Nasional Antar Aparat Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Aksi Terorisme. Apel ini digelar sebagai upaya untuk mengimplementasikan penyiapan kesiapsiagaan nasional dari satuan-satuan pasukan TNI-Polri dan pemerintah daerah setempat dalam mengantisipasi terhadap tindakan aksi terorisme di setiap wilayah.

Setelah Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Lampung, Sub Direktorat (Subdit) Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis pada Direktorat Penindakan di Kedeputian II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, BNPT kembali menggelar Apel Kesiapsiagaan Nasional Antar Aparat Dalam Rangka Kesiapsiagaan Untuk Menghadapi Ancaman Aksi Terorisme Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (18/7/2019). Apel ini digelar di Markas Batalyon Komando Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU 465 Brajamusti, Pontianak.

Kasubdit Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis BNPT Darmanto menjadi inspektur apel mewakili Deputi Deputi II bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Irjen Pol. Drs. Budiono Sandi, M.Hum. Bertindak sebagai komandan apel, Wakil Komandan Batalyon Paskhas 465 Brajamusti, Mayor (Pas) Doni Herriyanto.

“Apel kesiapsiagaan ini untuk mewujudkan dan mengimplementasikan penanggulangan terorisme yang dinamis melalui upaya sinergi antar institusi pemerintah dan masyarakat di daerah mengantisipasi kemngkinan terjadinya aksi terorisme,” ujar Darmanto.

Menurutnya mantan Komandan Batalyon Infanteri 125/Si’mbisa, Korem 023/Kawal Samudera, Kodam I/Bukit Barisan ini, Kalbar adalah salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Tentu saja sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi karena menjadi tempat keluar masuknya teroris dari luar negeri. Dengan apel ini diharapkan, seluruh satuan-satuan pasukan TNI-Polri dan pemerintah daerah setempat dalam mengantisipasi terhadap tindakan aksi terorisme di wilayah provinsi Kalbar.

Apel Kesiapsiagaan Nasional di provinsi Kalbar ini diikuti sebanyak 275 orang gabungan pasukan TNI-Polri dan instansi pemerintah yang berasal dari Yonko 465 Paskhas/Brajamusti, Lanud Supadio, Yonif 643/Wanara Sakti, Yonmarhanian XII/Jaguar Yudha Khatulistiwa, Lantamal XII Pontianak, Satbrimob Polda Kalbar, Polair Polda Kalbar dan Damkar Kota Pontianak.

Hadir dalam apel itu antara lain Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol Suyatmo, Kapolres Kota Pontianak Kombes Pol M. Anwar Nasir, perwakilan Pemprov Kalbar, perwakilan Kodam Tanjungpura, Kasatpol PP Kalbar Golda M. Purba dan Plh. Kasat Pol PP Pontianak Atalia Omri.

“Setelah Sultra, Lampung, Kalbar, kami juga akan menggelar apel kesiapsiagaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB),” kata Darmanto.

STQ Nasional XXV 2019

Kasat Pol PP Provinsi Kalbar, Golda M. Purba, SP., SH., MH memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Gabungan Satpol PP Provinsi Kalbar, Satpol PP Kota Pontianak dan Satpol PP Kubu Raya dalam rangka pengamanan kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) Tingkat Nasional XXV Tahun 2019 yang berlangsung di Kota Pontianak, Rabu (26/06/2019).
Dalam arahannya, Golda menyampaikan, Satpol PP menurunkan sebanyak 200 personel untuk mengamankan selama pelaksanaan STQ Tingkat Nasional XXV Tahun 2019 mulai hari Rabu (26/06) hingga kegiatan selesai, Minggu (07/07) mendatang.
“Personel Satpol PP yang diturunkan sebanyak 200 orang, terdiri dari 70 orang anggota Satpol PP Provinsi Kalbar, 100 orang anggota Pol PP Kota Pontianak dan 30 orang anggota Pol PP Kab. Kubu Raya,” ujar Kasat Pol PP Provinsi Kalbar tersebut.
Dikatakan, keseluruhan personel yang diturunkan ditugaskan untuk memberikan pengamanan sekaligus menyambut kafilah-kafilah yang datang di Kota Pontianak khususnya tempat-tempat penginapan (hotel, red.), lokasi kegiatan dan objek vital lainnya seperti bandara.
“Untuk hotel, kita sudah siapkan anggota yang bertugas untuk mengamankan lokasi dan menjadi pusat informasi bila ada kafilah yang ingin bertanya atau memerlukan bantuan. Mari Kita layani tamu-tamu yang datang se-Indonesia ini dengan baik,” imbaunya.
“Sementara itu untuk lokasi kegiatan penyelenggaraan STQ XXV Tingkat Nasional Tahun 2019 sudah juga diturunkan tim untuk memastikan bahwa lokasi kegiatan dapat tertib terutama PKL dapat berjualan dengan menjaga kebersihan, tidak mengganggu dan lain sebagainya,” tambah Kasat Pol PP yang baru saja dilantik pada hari Selasa (25/06) lalu.
Kasat Pol PP ini pun mengatakan terkait pengamanan bandara telah dilakukan secara maksimal untuk memastikan kedatangan kafilah dapat berlangsung tertib dan lancar

Satpol PP Goes to Campus

Satpol PP menyambangi kampus dengan tujuan memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya mahasiswa tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum . Kegiatan Satpol PP Goes to Campus berkesempatan hadir dan bertemu mahasiwa Prodi Seni Musik dan Tari FKIP UNTAN, Fisipol Untan dan SMKN 3 Pontianak

Abusamah, S.STP. selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Umum Kota Pontianak menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kota Pontianak melalui Satpol PP untuk membuat kota menjadi tentram dan tertib. Untuk itu, berbagai upaya dan inovasi terus dilakukan.

“Satpol PP Kota Pontianak punya inovasi CHIPS yang merupakan akronim dari Cegah Kumuh Melalui Penertiban Subuh. CHIPS adalah program kegiatan penertiban lapak/rak/gerobak/bangunan liar yang ditinggalkan atau berada di atas fasilitas umum/sosial atau di atas saluran air yang dilaksanakan pada subuh hari mulai Pukul 05.00 – 08.00 WIB,” ungkap Abusamah.

Menurutnya, CHIPS ini bukan melarang PKL untuk berjualan. Siapa saja dipersilahkan untuk berjualan tetapi setelah berjualan lapak/gerobak dan lain-lain mesti dirapikan kembali. “Kalau tidak, Satpol PP Kota Pontianak akan ambil tindakan dengan memberikan surat peringatan hingga diberikan tindak pidana ringan,” jelasnya.

Selain CHPS, dikatakan oleh Kabid Operasi dan Ketertiban Umum ini bahwa Satpol PP juga punya inovasi lainnya yaitu SICEPOY yang merupakan akronim dari Sidang Cepat Operasi Yustisi dan GEMPA yang merupakan akronim dari Gerakan Masyarakat Pemadam Api.

“SICEPOY dilakukan untuk memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat atas operasi yustisi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak dengan waktu 3 jam tuntas hingga putusan sidang pengadilan dengan membayar denda atau kurungan. Sementara GEMPA merupakan bentuk kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam hal menangani pemadaman kebakaran di Kota Pontianak,” demikian jelasnya

Inovasi ChiPs Kota Pontianak pada seminar Internasional Widyaswara di banten

DR. Sofiati Tarmidi (Widyaiswara Madya pada BPSDM Prov. Kalbar) pada Seminar Internasional Widyaiswara Tahun 2019 di BPSDM Prov. Banten Selasa 26 Februari 2019 membawakan makalah “Innovation of Civil Service Police Unit in Controlling Slum Buildings in Pontianak City” yang merupakan salah satu inovasi Sat Pol PP Kota Pontianak yaitu ChiPS (Cegah kumuh melalui Penertiban Subuh).

Razia Layangan

Satpolpp Kota Pontianak kembali melakukan razia layang-layang di Kota Pontianak

Razia dilakukan di wilayah Tanjung Hilir dan sekitarnya. Kegiatan tersebut dipimpin lansung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak