Belum ada Keputusan Walikota, Sat Pol PP Tetap Tertibkan Usaha Layani Makan Minum di tempat.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pontianak, Syarifah Adriana mengimbau pemilik usaha untuk mengikuti anjuran pemerintah yang melarang minum di tempat. Dia memastikan, penertiban akan dilakukan kepada pelaku usaha yang kedapatan melayani minum di tempat.

“Kita tetap melakukan razia, tim gugus masih melakukan razia, bagi warung kopi yang melayani minum di tempat maka akan kita bubarkan,” kata Syarifah Adriana kepada insidepontianak.com, Jumat (29/5/2020).
Adriana mengatakan, hingga kini belum ada edaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang memberikan kelonggaran kepada pemilik usaha melayani makan minum di tempat. Untuk itulah, langkah pemilik usaha yang nekat melayani makan minum di tempat, dengan klaim tetap menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah tidak dapat dibenarkan.

“Belum, kitakan belum ada keputusan Wali Kotanya seperti (new normal). Kalau memang sudah ada kita berlakukan, tapi selama belum ada tetap pengawasan,” pungkasnya. (andi)

Ditambahkan oleh Kabid Operasi dan Ketertiban Umum Sat Pol PP Kota Pontianak bahwa tindakan-tindakan yg telah dilaksanakan oleh Pemkot Pontianak khususnya Sat Pol PP dianggap cukup dapat membantu mengendalikan penambahan kasus. Hal ini dapat dilihat dari Data Kumulatif Perkembangan Covid-19 Kota Pontianak.

Permainan Ketangkasan ditutup

Satuan Polisi Pamong Praja bersama dinas terkait melakukan penyegelan terhadap tempat usaha permainan ketangkasan

Berdasarkan Peraturan Daerah bahwa ijin usaha area permainan seperti warnet dan cyber game harus melalui ijin Walikota Pontianak

Tempat usaha permainan ketangkasan tersebut tidak mengantongi ijin operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak

Sebanyak 88 buah Gas 3kg diamankan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Pasal 33 “Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau beromzet lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun dilarang menggunakan Gas Elpiji tabung 3 (tiga) Kilogram atau Gas Elpiji bersubsidi”

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak bersama instansi terkait mengamankan sebanyak 88 (depapan puluh delapan) buah tabung Gas Elpiji di salah satu rumah makan di Kecamatan Pontianak Selatan.

Pelaku usahan kemudian di kenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di bayarkan kepada Kas Daerah

Selanjutnya Gas Elpiji 3kg yang bersubsidi tersebut dikonversi langsung dengan Gas Elpiji 5,5kg non subsidi dengan pihak dari Pertamina Pontianak sebelum di kembalikan ke pemilik.

Seminar Karya Tulis Ilmiah Penertiban di Waktu Subuh Sebuah Inovasi Sat Pol PP Kota Pontianak

Selasa 12 November 2019 bertempat di BPSDM Prov Kalbar telah dilaksanakan Seminar Karya Tulis Ilmiah “Penertiban di Waktu Subuh Sebuah Inovasi Sat Pol PP Kota Pontianak” oleh DR. Sofiati Widyaiswara Ahli Madya pada BPSDM Prov Kalbar.
Pada seminar kali ini Kasat Pol PP Kota Pontianak dan Kasat Pol PP Provinsi Kalbar menjadi pembahas. Seminar ini juga dihadiri oleh para widyaiswara dilingkungan BPSDM Prov. Kalbar dan perwakilan OPD terkait. Para peserta yang hadir sangat aktif memberikan saran dan masukan terkait karya tulis ilmiah yg disampaikan.
Ayo dukung Sat Pol PP menjadi aparat penegak perda/perkada dan penyelenggara ketertiban umum yang profesional dan akuntabel dalam menenteramkan dan melindungi masyarakat.
Negara Sentosa, Indonesia Jaya.
Praja Wibawa

Hj. Syf. Adriana Farida, SE, M.Si Kasat Pol PP Kota Pontianak dilantik menjadi PPNS

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muhzar melantik 56 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Salah satunya adalah Hj. Syf. Adriana Farida, SE, M.Si Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

PPNS ini akan ditugaskan di Kementerian Dalam Negeri (Pemerintah Daerah), Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian.

“Secara de jure dan de facto, sejak pelantikan ini Saudara-saudari telah resmi menjadi aparatur penegak hukum di bidang penyidikan untuk mengawal peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian/lembaga/Pemerintah daerah di tempat Saudara-saudara bertugas,” kata Cahyo, dalam pelantikan di Ballroom Omar Seno Adji, Direktorat Jenderal Hukum dan HAM, Selasa (5/11/2019)

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Kepala Sat Pol PP harus berkualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Cahyo mengingatkan para PPNS dilantik untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana khusus serta pengawalan undang-undang di lingkungan Kementerian dan Lembaga serta Peraturan Daerah di Pemda masing-masing. Para PPNS yang baru dilantik harus bisa menempatkan diri dan fokus pada tugas menjadi penegak hukum bidang penyidikan bersama dengan polisi dan jaksa.

“Agar dalam pelaksanaan tugas penyidikan tidak menimbulkan permasalahan, ketidakharmonisan atau ego sektoral, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus mendudukkan diri sebagaimana sudah diatur dalam berbagai ketentuan,” sambungnya.

Keenam ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga.

Cahyo juga meminta para PPNS aktif dan kreatif mengikuti dinamika perkembangan global dan perubahan teknologi informasi, beserta jenis dan modus kejahatan yang mengikutinya.

Cara-cara penyidikan konvensional kurang relevan menghadapi kejahatan lintas negara (transnational) atau kejahatan dunia maya (cyber crime) yang mungkin saja terjadi di Kementerian/Lembaga tempat mereka ditugaskan.

Cahyo juga meminta masukan dari para PPNS yang baru dilantik terkait rencana pembentukan Jabatan Fungsional PPNS. Masukan-masukan ini menjadi penting karena masing-masing Kementerian dan Lembaga memiliki tantangan dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang beragam.

Dirjen AHU juga membaca amanat Presiden Joko Widodo untuk memangkas Jabatan Struktural PNS sebagai isyarat memperbanyak jabatan fungsional sehingga kerja birokrat bisa lebih cepat.

“Pembahasannya dapat kita awali pada Rakor Kementerian/Lembaga terkait PPNS, yang akan diselenggarakan awal Desember 2019,” pungkasnya.(tri)

Sharing Experience

Jumat pagi 1 November 2019 bertempat di Kantor Sat Pol PP Kota Pontianak Jl. Zainudin No. 36 Pontianak 78111 telah dilaksanakan Sharing Experience. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Hj. Syarifah Adriana Farida, SE, M.Si selaku Kasat Pol PP Kota Pontianak diikuti oleh sekitar empat puluh orang yang terdiri dari para Pejabat Struktural dan Anggota dilingkungan Sat Pol PP Kota Pontianak serta seluruh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan seKota Pontianak. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Blended Learning Course for Local Governments Human Rights City Approach to Localising SDGs in The Asia Pacific Region yang diikuti oleh Abussamah, S.STP selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Umum Sat Pol PP Pontianak pada Tanggal 28 September hingga 3 Oktober 2019 di Gwangju, Korea Selatan. Pada kegiatan ini Abussamah berbagi cerita dan pengalaman selama mengikuti pelatihan ttg HAM tersebut. Tak lupa ia juga menyampaikan apa saja yang menjadi rekomendasi dari kegiatan pelatihan itu yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada umumnya dan Sat Pol PP Pontianak pada khususnya. Dalam kegiatan Sharing Experience kali ini Abussamah menekankan kpd tanggungjawab seorang anggota Sat Pol PP yang bukan hanya sekedar penjaga kota yang pasif melainkan sebagai petugas yang aktif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai indikator utama kebahagiaan dengan tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tujuhbelas tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Di akhir kegiatan Abussamah memberikan apresiasi kpd para peserta yg aktif memberikan pertanyaan seputar kegiatan sharing yg dilakukan berupa Doorprize Kaos bertuliskan “ChiPS goes to Gwangju, South Korea”. 

Pemkot Pontianak segel dan bekukan lahan terbakar

Pemerintah Kota Pontianak, Senin, menyegel dan membekukan empat lahan yang terbakar, di kawasan di Jalan Sepakat 2, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara.

“Hari ini kami menyegel dan membekukan empat lokasi kebakaran lahan di kawasan Jalan Sepakat. Penyegelan itu untuk memberikan efek jera kepada pemilik lahan agar tidak membersihkan lahannya dengan cara dibakar atau pun membiarkan lahannya terbakar,” kata Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat turun langsung dalam menyegel lahan yang terbakar tersebut.

Wali Kota Pontianak bersama petugas menancapkan plang berwarna merah yang bertuliskan “Tanah Ini Dalam Pengawasan Pemerintah Kota Pontianak, Melanggar Perwa No. 55/2018 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan’. “Lahan ini kami bekukan dan dilarang ada aktivitas apa pun di lokasi ini,” ujarnya usai menancapkan plang itu.

Menurutnya, baik itu lahan milik pengembang atau perorangan, yang jelas lahan itu terbukti terbakar dan melanggar Perwa No. 55/2018. Kemudian, terkait beberapa unit rumah yang telah berdiri di perumahan yang lahannya terbakar, Edi menyebut izin pembangunan perumahan itu bisa saja dibekukan.

“Saya minta dinas terkait untuk meninjau kembali izinnya, kalau pihak pengembang memiliki keterkaitan dengan terbakarnya lahan ini, izinnya akan kita bekukan selama jangka waktu tertentu,” tegasnya.

Kalau sesuai hasil penyelidikan nanti, lahan tersebut sengaja dibakar, maka lahan itu dibekukan selama lima tahun. Sedangkan bila lahan tersebut tidak sengaja terbakar, maka dibekukan selama tiga tahun. “Sejauh ini sudah ada empat titik kawasan atau lahan yang berada di bawah pengawasan Pemkot Pontianak,” kata Edi.

Ia menegaskan, apabila mereka masih melakukan pembakaran lahan, maka bisa dikenakan sanksi pidana. “Kita akan class action bersama masyarakat supaya mereka tidak semena-mena membersihkan lahan dengan cara membakar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak, Saptiko menjelaskan, penanganan Karhutla sudah dilakukan pihaknya bersama TNI-Polri, mulai dari pencegahan, patroli rutin bersama TNI-Polri di kawasan rawan kebakaran lahan.

“Kami juga lakukan sosialisasi bersama camat dan lurah. Selain itu, sambil patroli kami juga sosialisasikan bahaya dan dampak Karhutla,” katanya.

Diakuinya, kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Kota Pontianak spotnya masih terbilang kecil, tidak seluas tahun lalu. Ada empat titik kebakaran lahan, yakni di Pontianak Utara satu titik, di Pontianak Selatan dua titik dan di Pontianak Tenggara satu titik. “Kita berharap dan mudah-mudahan tidak ada lagi kebakaran lahan di wilayah Pontianak khususnya dan Kalbar umumnya,” katanya.

Sumber: antaranews.com

Perda Tibum Belum Optimal, Pemkot akan Terapkan Non-Yustisial

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan menerapkan sanksi non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah (Perda) Keteriban Umum (tibum). Langkah ini dilakukan lantaran pelaksanaan Perda Tibum dinilai belum optimal. “Selama ini kita merasakan belum optimalnya pelaksanaan Perda terutama untuk ketertiban umum, masih banyak warga kota yang melanggar Perda karena denda yang terlampau kecil, shingga dianggap tidak menimbulkan efek jera, :ujar Walikota Pontianak, Edio Rusdi Kamtono usai menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadapat lima Rencana Peraturan Dearah (Raperda) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (5/8/2019)

Sebagai contoh, ia menyebut larangan permainan layangan yang masih saja ditemukan pemain layangan sehingga menimbulkan korban. Untuk itu, perda tibum diterapkan supaya lebih efektif dan warga lebih tertib. Sementara untuk besaran nilai dengannya akan dilakukan kajian lebih lanjut, misalnya minimal Rp 1 Juta. Sebab saat ini, denda yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran tibum saat sidang rerata sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. “Kalau Rp 1 juta denganya, diharapkan bisa menimbulan efek jera,” kata Edi.

Dijelaskannya, model penerapan hukum ada dua jenis, yakni non-yustisial dan sidang. Sedangkan untuk mekanisme bisa melalui peringatan pertama atau bahkan tanpa peringatan dan lansung ditindak. Tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh polisi pamong praja dalam rangka menjaga dan/atau memulikan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. “Satpol PP atau PPNS bisa menindak dan menjatuhkan sanksi di lapangan tempat di mana warga tersbut malkukan pelanggaran Perda Tibum,” tukasnya.

Selain usulan dari Pemkot Pontianak terkait Lima Raperda termasuk raperda Tibum, satu Raperda inisiatif juga disampaikan oleh DPRD Kota Pontianak terkait Perda Reklame. Diakuinya, reklame merupakan potensi untuk pendapatan daerah. “Namum di samping itu juga diperlukan  penataan dalam ranka menciptakan kota yang indah dan salah satu unsur untuk memercantik estetika kota,” pungkasnya. (jim/humpro)

Oleh: Jemi Ibrahim

Kabut Asap Semakin Parah,TK dan SD di Pontianak Diliburkan

Petugas Sat Pol PP Pontianak membantu mengantarkan kembali siswi yg sudah terlanjur diantar ke sekolah
Petugas Sat Pol PP bersama Para Guru di Salah satu SD di Pontianak

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mengeluarkan kebijakan terkait jadwal sekolah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahdan Lazis menerangkan, untuk pendidikan setingkat taman kanak-kanak (TK), pendidikan anak usia dini (PAUD) diliburkan Selasa (13/8/2019).

Kebijakan ini juga berlaku untuk seluruh murid sekolah dasar (SD).

Proses belajar mengajar direncakan baru dimulai lagi pada Kamis (15/8/2019).

“Informasi perubahan jadwal belajar mengajar ini terkait kondisi cuaca (kabut asap) yang tidak memungkinkan,” kata Syahdan, Senin (12/8/2019).

Sedangkan untuk tingkat SMP proses belajar mengajar seperti biasa. Hanya saja jam masuk diundur pukul 09.00 WIB.

Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Pontianak, hampir memasuki kawasan pemukiman penduduk.

Berdasarkan pantauan, sedikitnya ada 3 hektare lahan gambut terbakar di empat titik di Kota Pontianak. Masing-masing di Jalan Sepakat II, Jalan Perdana, Jalan Sepakat Ujung dan Jalan Parit Haji Husein II.

Proses pemadaman terus dilakukan, dengan melibatkan aparat gabungan dari BPBD, Kepolisian, TNI dan pemadam kebakaran baik Pemda maupun swasta..

Sumber Kompas.com