Swaping di Waterfornt City BML

Satpolpp bersama instansi terkait melakukan pemantauan terhadap pengunjung taman Waterfornt City BML Kota Pontianak

Pengunjung yang kedapatan tidak menggunakan masker kemudian didata dan di lakukan swap

Belum ada Keputusan Walikota, Sat Pol PP Tetap Tertibkan Usaha Layani Makan Minum di tempat.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pontianak, Syarifah Adriana mengimbau pemilik usaha untuk mengikuti anjuran pemerintah yang melarang minum di tempat. Dia memastikan, penertiban akan dilakukan kepada pelaku usaha yang kedapatan melayani minum di tempat.

“Kita tetap melakukan razia, tim gugus masih melakukan razia, bagi warung kopi yang melayani minum di tempat maka akan kita bubarkan,” kata Syarifah Adriana kepada insidepontianak.com, Jumat (29/5/2020).
Adriana mengatakan, hingga kini belum ada edaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang memberikan kelonggaran kepada pemilik usaha melayani makan minum di tempat. Untuk itulah, langkah pemilik usaha yang nekat melayani makan minum di tempat, dengan klaim tetap menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah tidak dapat dibenarkan.

“Belum, kitakan belum ada keputusan Wali Kotanya seperti (new normal). Kalau memang sudah ada kita berlakukan, tapi selama belum ada tetap pengawasan,” pungkasnya. (andi)

Ditambahkan oleh Kabid Operasi dan Ketertiban Umum Sat Pol PP Kota Pontianak bahwa tindakan-tindakan yg telah dilaksanakan oleh Pemkot Pontianak khususnya Sat Pol PP dianggap cukup dapat membantu mengendalikan penambahan kasus. Hal ini dapat dilihat dari Data Kumulatif Perkembangan Covid-19 Kota Pontianak.

Permainan Ketangkasan ditutup

Satuan Polisi Pamong Praja bersama dinas terkait melakukan penyegelan terhadap tempat usaha permainan ketangkasan

Berdasarkan Peraturan Daerah bahwa ijin usaha area permainan seperti warnet dan cyber game harus melalui ijin Walikota Pontianak

Tempat usaha permainan ketangkasan tersebut tidak mengantongi ijin operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak

Sebanyak 88 buah Gas 3kg diamankan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Pasal 33 “Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau beromzet lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun dilarang menggunakan Gas Elpiji tabung 3 (tiga) Kilogram atau Gas Elpiji bersubsidi”

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak bersama instansi terkait mengamankan sebanyak 88 (depapan puluh delapan) buah tabung Gas Elpiji di salah satu rumah makan di Kecamatan Pontianak Selatan.

Pelaku usahan kemudian di kenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di bayarkan kepada Kas Daerah

Selanjutnya Gas Elpiji 3kg yang bersubsidi tersebut dikonversi langsung dengan Gas Elpiji 5,5kg non subsidi dengan pihak dari Pertamina Pontianak sebelum di kembalikan ke pemilik.

Seminar Karya Tulis Ilmiah Penertiban di Waktu Subuh Sebuah Inovasi Sat Pol PP Kota Pontianak

Selasa 12 November 2019 bertempat di BPSDM Prov Kalbar telah dilaksanakan Seminar Karya Tulis Ilmiah “Penertiban di Waktu Subuh Sebuah Inovasi Sat Pol PP Kota Pontianak” oleh DR. Sofiati Widyaiswara Ahli Madya pada BPSDM Prov Kalbar.
Pada seminar kali ini Kasat Pol PP Kota Pontianak dan Kasat Pol PP Provinsi Kalbar menjadi pembahas. Seminar ini juga dihadiri oleh para widyaiswara dilingkungan BPSDM Prov. Kalbar dan perwakilan OPD terkait. Para peserta yang hadir sangat aktif memberikan saran dan masukan terkait karya tulis ilmiah yg disampaikan.
Ayo dukung Sat Pol PP menjadi aparat penegak perda/perkada dan penyelenggara ketertiban umum yang profesional dan akuntabel dalam menenteramkan dan melindungi masyarakat.
Negara Sentosa, Indonesia Jaya.
Praja Wibawa