Belum ada Keputusan Walikota, Sat Pol PP Tetap Tertibkan Usaha Layani Makan Minum di tempat.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Pontianak, Syarifah Adriana mengimbau pemilik usaha untuk mengikuti anjuran pemerintah yang melarang minum di tempat. Dia memastikan, penertiban akan dilakukan kepada pelaku usaha yang kedapatan melayani minum di tempat.

“Kita tetap melakukan razia, tim gugus masih melakukan razia, bagi warung kopi yang melayani minum di tempat maka akan kita bubarkan,” kata Syarifah Adriana kepada insidepontianak.com, Jumat (29/5/2020).
Adriana mengatakan, hingga kini belum ada edaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang memberikan kelonggaran kepada pemilik usaha melayani makan minum di tempat. Untuk itulah, langkah pemilik usaha yang nekat melayani makan minum di tempat, dengan klaim tetap menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan Pemerintah tidak dapat dibenarkan.

“Belum, kitakan belum ada keputusan Wali Kotanya seperti (new normal). Kalau memang sudah ada kita berlakukan, tapi selama belum ada tetap pengawasan,” pungkasnya. (andi)

Ditambahkan oleh Kabid Operasi dan Ketertiban Umum Sat Pol PP Kota Pontianak bahwa tindakan-tindakan yg telah dilaksanakan oleh Pemkot Pontianak khususnya Sat Pol PP dianggap cukup dapat membantu mengendalikan penambahan kasus. Hal ini dapat dilihat dari Data Kumulatif Perkembangan Covid-19 Kota Pontianak.

Permainan Ketangkasan ditutup

Satuan Polisi Pamong Praja bersama dinas terkait melakukan penyegelan terhadap tempat usaha permainan ketangkasan

Berdasarkan Peraturan Daerah bahwa ijin usaha area permainan seperti warnet dan cyber game harus melalui ijin Walikota Pontianak

Tempat usaha permainan ketangkasan tersebut tidak mengantongi ijin operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak

Sebanyak 88 buah Gas 3kg diamankan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Pasal 33 “Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau beromzet lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun dilarang menggunakan Gas Elpiji tabung 3 (tiga) Kilogram atau Gas Elpiji bersubsidi”

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak bersama instansi terkait mengamankan sebanyak 88 (depapan puluh delapan) buah tabung Gas Elpiji di salah satu rumah makan di Kecamatan Pontianak Selatan.

Pelaku usahan kemudian di kenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di bayarkan kepada Kas Daerah

Selanjutnya Gas Elpiji 3kg yang bersubsidi tersebut dikonversi langsung dengan Gas Elpiji 5,5kg non subsidi dengan pihak dari Pertamina Pontianak sebelum di kembalikan ke pemilik.

Seminar Karya Tulis Ilmiah Penertiban di Waktu Subuh Sebuah Inovasi Sat Pol PP Kota Pontianak

Selasa 12 November 2019 bertempat di BPSDM Prov Kalbar telah dilaksanakan Seminar Karya Tulis Ilmiah “Penertiban di Waktu Subuh Sebuah Inovasi Sat Pol PP Kota Pontianak” oleh DR. Sofiati Widyaiswara Ahli Madya pada BPSDM Prov Kalbar.
Pada seminar kali ini Kasat Pol PP Kota Pontianak dan Kasat Pol PP Provinsi Kalbar menjadi pembahas. Seminar ini juga dihadiri oleh para widyaiswara dilingkungan BPSDM Prov. Kalbar dan perwakilan OPD terkait. Para peserta yang hadir sangat aktif memberikan saran dan masukan terkait karya tulis ilmiah yg disampaikan.
Ayo dukung Sat Pol PP menjadi aparat penegak perda/perkada dan penyelenggara ketertiban umum yang profesional dan akuntabel dalam menenteramkan dan melindungi masyarakat.
Negara Sentosa, Indonesia Jaya.
Praja Wibawa

Hj. Syf. Adriana Farida, SE, M.Si Kasat Pol PP Kota Pontianak dilantik menjadi PPNS

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cahyo R Muhzar melantik 56 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Salah satunya adalah Hj. Syf. Adriana Farida, SE, M.Si Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

PPNS ini akan ditugaskan di Kementerian Dalam Negeri (Pemerintah Daerah), Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian.

“Secara de jure dan de facto, sejak pelantikan ini Saudara-saudari telah resmi menjadi aparatur penegak hukum di bidang penyidikan untuk mengawal peraturan perundang-undangan di lingkungan kementerian/lembaga/Pemerintah daerah di tempat Saudara-saudara bertugas,” kata Cahyo, dalam pelantikan di Ballroom Omar Seno Adji, Direktorat Jenderal Hukum dan HAM, Selasa (5/11/2019)

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Kepala Sat Pol PP harus berkualifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Cahyo mengingatkan para PPNS dilantik untuk memudahkan pengungkapan tindak pidana khusus serta pengawalan undang-undang di lingkungan Kementerian dan Lembaga serta Peraturan Daerah di Pemda masing-masing. Para PPNS yang baru dilantik harus bisa menempatkan diri dan fokus pada tugas menjadi penegak hukum bidang penyidikan bersama dengan polisi dan jaksa.

“Agar dalam pelaksanaan tugas penyidikan tidak menimbulkan permasalahan, ketidakharmonisan atau ego sektoral, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil harus mendudukkan diri sebagaimana sudah diatur dalam berbagai ketentuan,” sambungnya.

Keenam ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Lembaga.

Cahyo juga meminta para PPNS aktif dan kreatif mengikuti dinamika perkembangan global dan perubahan teknologi informasi, beserta jenis dan modus kejahatan yang mengikutinya.

Cara-cara penyidikan konvensional kurang relevan menghadapi kejahatan lintas negara (transnational) atau kejahatan dunia maya (cyber crime) yang mungkin saja terjadi di Kementerian/Lembaga tempat mereka ditugaskan.

Cahyo juga meminta masukan dari para PPNS yang baru dilantik terkait rencana pembentukan Jabatan Fungsional PPNS. Masukan-masukan ini menjadi penting karena masing-masing Kementerian dan Lembaga memiliki tantangan dan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang beragam.

Dirjen AHU juga membaca amanat Presiden Joko Widodo untuk memangkas Jabatan Struktural PNS sebagai isyarat memperbanyak jabatan fungsional sehingga kerja birokrat bisa lebih cepat.

“Pembahasannya dapat kita awali pada Rakor Kementerian/Lembaga terkait PPNS, yang akan diselenggarakan awal Desember 2019,” pungkasnya.(tri)

Sharing Experience

Jumat pagi 1 November 2019 bertempat di Kantor Sat Pol PP Kota Pontianak Jl. Zainudin No. 36 Pontianak 78111 telah dilaksanakan Sharing Experience. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Hj. Syarifah Adriana Farida, SE, M.Si selaku Kasat Pol PP Kota Pontianak diikuti oleh sekitar empat puluh orang yang terdiri dari para Pejabat Struktural dan Anggota dilingkungan Sat Pol PP Kota Pontianak serta seluruh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan seKota Pontianak. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Blended Learning Course for Local Governments Human Rights City Approach to Localising SDGs in The Asia Pacific Region yang diikuti oleh Abussamah, S.STP selaku Kabid Operasi dan Ketertiban Umum Sat Pol PP Pontianak pada Tanggal 28 September hingga 3 Oktober 2019 di Gwangju, Korea Selatan. Pada kegiatan ini Abussamah berbagi cerita dan pengalaman selama mengikuti pelatihan ttg HAM tersebut. Tak lupa ia juga menyampaikan apa saja yang menjadi rekomendasi dari kegiatan pelatihan itu yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pontianak pada umumnya dan Sat Pol PP Pontianak pada khususnya. Dalam kegiatan Sharing Experience kali ini Abussamah menekankan kpd tanggungjawab seorang anggota Sat Pol PP yang bukan hanya sekedar penjaga kota yang pasif melainkan sebagai petugas yang aktif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai indikator utama kebahagiaan dengan tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tujuhbelas tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.

Di akhir kegiatan Abussamah memberikan apresiasi kpd para peserta yg aktif memberikan pertanyaan seputar kegiatan sharing yg dilakukan berupa Doorprize Kaos bertuliskan “ChiPS goes to Gwangju, South Korea”.